Direktorat Lain

1415days since
Spasial Planning Day!

Traffic

Cloud Connect Plugin

Berita Daerah

Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kota Singkawang - Kalbar

posted Jan 24, 2011, 5:15 PM by SKPD Pusat

·        

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hal fundamental bagi kelangsungan hidup sebuah wilayah karena menjadi acuan bagi sektor-sektor lain dalam menyelenggarakan kegiatannya. Oleh karena itu, percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang bukan untuk kepentingan suatu sektor saja, namun untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Kota Singkawang khususnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ir. Jakius Sinyor selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat sewaktu memberikan arahan dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kota Singkawang tentang RTRW Kota Singkawang untuk memberikan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat sebelum dapat diajukan untuk dibahas di Forum BKPRN.

·         Hingga tahun 2010, belum satupun RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk RTRW Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di-PERDA-kan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat melalui pemberian rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat sebelum memperoleh persetujuan substansi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

  • Sementara itu, UU 26/2007 ttg Penataan Ruang → semua Perda tentang RTRW harus disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun untuk provinsi dan 3 tahun untuk kabupaten/kota.
  • Instruksi Presiden 01/2010 ttg Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional, salah satu agendanya adalah percepatan legalisasi RTRW. Progres penyelesaian RTRW ini setiap 3 bulan sekali dimonitor dan dilaporkan kepada Presiden.
  • Oleh karena itu, percepatan penetapan Peraturan Daerah ttg RTRW Prov dan Kab/Kota bukan untuk kepentingan suatu sektor/wilayah tertentu, namun untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

·         Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari ketiga proses tersebut, perencanaan tata ruang menjadi tahapan yang penting karena dengan berdasarkan rencana tata ruang maka tahapan-tahapan selanjutnya dapat diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Perencanaan tata ruang juga menjadi penting karena pada tahapan inilah disusun kesepakatan lintas wilayah dan lintas sektor maupun lintas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, Dokumen Rencana Tata Ruang yang merupakan kesepakatan seluruh stakeholders tersebut dikuatkan secara formal sebagai produk hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk peraturan daerah yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif bersama legislatif di daerah.

·         Penyusunan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta legalisasinya merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang kini menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelolah wilayahnya termasuk menyelenggarakan penataan ruang wilayahnya.

·         Pada hari ini, Jum’at tanggal 21  Januari 2011 bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani, Pontianak

·         Dihadiri oleh BKPRD Provinsi Kalimantan Barat, BKPRD Kota Singkawang, serta Perwakilan BKPRD Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang selaku kabupaten perbatasan.

·         Di akhir acara dilakukan penandatanganan Berita Acara yang pada prinsipnya menyatakan Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, peraturan bidang penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat dan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap, namun tetap dengan ebberapa catatan/penyempuranaan yang harus diperhatikan, antara lain pola ruang (substansi kehutanan) untuk Kota Singkawnag tetap harus mengacu SK. Menhutbun Nomor 259/KPTS-II/2000 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan provinsi Kalbar serta beberapa usulan daerah terkait pembangunan/pengembangan infrastruktur harus disinkronkan dengan kebijakan Kementerian terkait.

WTPD di Sulawesi Selatan

posted Oct 26, 2010, 10:48 PM by SKPD Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan, 26 Oktober 2010

Pelakasanaan hari Penataan Ruang Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan tanggal 14 s/d 21 Oktober 2010, beberapa kegiatan antara lain:

- Lomba Karya Tulis Ilmiah Tentang Tata Ruang Hijau

- Lomba Karikatur

- Talk Show dengan tema: "Implementasi Kebijakan dan Strategy Pengembangan Ekonomi Pembangunan Sulawesi Selatan Berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi Sulawesi Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 Live di TVRI Sulawesi Selatan. Pembicara Gubernur Sulawesi Selatan DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH didampingi oleh pakar Tata Ruang Prof. DR. Ir. Ananto Yudono, M.Eng dan pakar ekonomi Drs. Madjid Sallatu, MA

- Pameran Pembangunan terkait penataan ruang.


Mansur Gessa

posted Aug 1, 2010, 8:25 PM by SKPD Pusat   [ updated Aug 1, 2010, 8:31 PM ]


SINKRONKAN RTRW PU SOSIALISASIKAN NSPK

posted Jul 29, 2010, 12:18 AM by Skpd Sulawesi Tengah

PARIGI Guna mensinkronkan dan sinergi proses penyempumaan Rencana Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Rabu ( 30/6), mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan Norma Standart Prosedur dan ( NSPK ) tentang Penataan Ruang diparigi Moutong.

Kegiatan berlangsung hari ini dipusatkan di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong. Kepala  Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ardin T Tayeb, SE, MT mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi Perundang-undangan dan NSPK Penataan Ruang, meningkatkan pemahanan serta kesamaan pandang yang baik bagi para pemangku kepentingan dan segenap stakeholders pelaku pembangunan, tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“ Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang diPropinsi Sulawesi Tengah serta terciptanya ke seragaman pemahaman penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk pelaksanaan penyesuaian RTRW, “jelasnya. Sementara Bupati Parigi Moutong, H.Longki Djanggola, M.Si , saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan, penataan ruang yang kurang maksimal dapat menimbulkan beberapa masalah umum yang terjadi seperti penuranan luas kawasan hutan tropis dan kawasan  resapan air, meningkatnya daerah aliran sungai kritis, rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya efektif yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang, dan penataan ruang masih terfokus pada arah perencanaan.

”Konsep penataan ruang untuk pemanfaatan pembangunan harus mengacu pada beberapa aspek seperti keamanan, kenyamanan, produktifitas & berkelanjutan “serta dapat bernanfaat secara luas bagi lapisan masyarakat,” tandasnya. (ARDIN)

 

PENATAAN RUANG TIDAK MAKSIMAL  TIMBULKAN MASALAH

Parimo, Bupati Parigi Moutong, Drs. H Longki Djanggola, M.Si mengatakan, penataan ruang yang kurang maksimal dapat menimbulkan masalah seperti penurunan luas kawasan hutan tropis dan kawasan resapan air, meningkatnya daerah aliran sungai kritis.

Selain itu kata Longki, RTRW belum efektif dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Hal itu diungkapkannya saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPK tentang Penataan Ruang di Kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di  aula lantai II kantor Bupati Parimo, Rabu (30/6).

            Untuk mewujudkan RTRW sempurna diperlukan kejelasan pendekatan dalam pelaksanaan serta penetapan di lapangan untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antar daerah pusat, antar sektor serta pemegang kebijakan. Selain itu menurut Longki, konsep penataan ruang untuk pemanfaatan pembangunan harus mengacu kepada beberapa aspek seperti keamanan, kenyamanan, produktifitas dan berkelanjutan serta dapat bermanfaat secara luas bagi lapisan masyarakat.

            Sebelumnya, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Ardin T Tayeb SE.MSi mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi Perundangan-undangan Dan NSPK tentang Penataan Ruang tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahanan serta kesamaan pandang yang baik antar para pemangku kepentingan dan segenap stakeholders pelaku pembangunan tentang penyelenggaraan penataan ruang.

            Ardin juga menambahkan kegiatan sosialisasi tersebut juga membahas Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2010, Permen PU nomor 11/PRT/m/2009, Peraturan Menteri PU Nomor 16 PRT/M/2009, Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.28/MENHUT-II/2009 dan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor  P.01/VII-REN/2010.

            Tujuan lainnya kata Ardin, untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di provinsi Sulawesi Tengah serta terciptanya keseragaman pemahaman penyelenggaraan penataan ruang termasuk pelaksana penyesuaian RTRW.

            ” Sosialisasi Perundang-undangan dan NSPK Tentang Penataan Ruang menghadirkan narasumber dari Kementrian Pekerjaan Umum Derektorat Jenderal Tata Ruang, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, ujar Ardin.

            Sosialisasi yang berlangsung sehari tersebut, diikuti oleh para pimpinan dan staf teknis SKPD terkait yang terlibat langsung dalam penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Parimo.

 

Era Kerjasama Para Pihak Tentang Penataan Ruang Di NTB Dimulai

posted Jul 6, 2010, 12:01 AM by SKPD NTB

Tonggak penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi “Bumi Gora” Nusa Tenggara Barat menapak era yang sangat strategis dan monumental dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan 10 (sepuluh) Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan penataan ruang dan implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029 di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan dalam rangkaian Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029 yang diselenggarakan di Grand Legi Hotel Mataram tanggal 1 Juli 2010. Kegiatan ini diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi NTB (Bappeda), Kementerian Pekerjaan Umum (Satker Dekonsentrasi Penataan Ruang NTB) dan WWF Program Nusa Tenggara dan dihadiri oleh 150 undangan dari unsur  Kementerian PU (Direktur Penataan Ruang Wilayah III), kementerian Dalam Negeri (Direktur Fasilitasi Tata Ruang Daerah), Pemerintah Provinsi NTB (Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh Kepala Dinas/Badan), BKPRD Provinsi NTB, Bupati/Walikota se NTB, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB, para tokoh agama dan tokoh masyarakat serta dunia usaha di Provinsi NTB.

Agenda pertemuan diawali dengan arahan Gubernur NTB H. M. Zainul Majdi, MA tentang kebijakan penataan ruang di Provinsi NTB yang dilanjutkan penyampaian makalah berturut-turut oleh Wakil Gubernur NTB Ir. H. Badrul Munir, MM tentang Komitmen Daerah Dalam Penataan Ruang Wilayah; serta pembekalan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Ir. H. Wahyono Bintarto) dan Kementerian Dalam Negeri (Dr. Sofyan Bakar) masing-masing tentang materi substansi RTRW dan kelembagaan penataan ruang di daerah. Pertemuan diakhiri dengan pemaparan materi Perda RTRW Provinsi NTB 2009-2029 oleh Kepala Bappeda Provinsi NTB (Dr. Rosyadi Sayuti).

Menurut Dr. Sofyan Bakar bahwa penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur NTB dan seluruh Bupati/Walikota se NTB merupakan inisiatif pertama kesepakatan antar Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota bidang penataan ruang di Indonesia khususnya implementasi RTRW Provinsi pada tataran wilayah Kabupaten/Kota pasca diundangkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kegiatan ini mendapatkan apresiasi penuh oleh para pihak dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkrit dan konstruktif dimulai dari pembentukan Perda RTRW Kabupaten/Kota dan selanjutnya Perda RDTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota. Kesemuanya akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Kerjasama lintas pemerintahan dan mitra pemerintah ini menjadi modal penting bagi dilanjutkannya roadshow sosialisasi RTRW Provinsi NTB di 10 Kabupaten/Kota yang akan disinergikan dengan kegiatan fasilitasi percepatan penyusunan RTRW Kabupaten/Kota yang dibiayai dari dana dekonsentrasi penataan ruang. Dengan demikian diharapkan dapat terwujud sinkronisasi dan konsistensi RTRWN, RTRWP dan RTRW Kabupaten/Kota.(skpdntb)

NTB: KICK-OFF MEETING KEGIATAN KONTRAKTUAL

posted Jun 28, 2010, 1:31 AM by SKPD NTB   [ updated Jun 28, 2010, 1:49 AM ]

Pelaksanaan pekerjaan kontraktual pada Satker Dekonsentrasi  PU Bidang Penataan Ruang Provinsi NTB secara resmi dimulai dengan terselenggaranya Kick-Off Meeting pada tanggal 17 Juni 2010 bertempat di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB. Pada TA. 2010 dilaksanakan 3 (tiga) paket kontraktual yaitu (1) Bintek Percepatan Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Kabupaten Lombok Barat, kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur; yang dilaksanakan oleh PT. Tri Angga Utama dengan nilai kontrak Rp. 730.719.000; (2) Bintek Percepatan Penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Simbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima; yang dilaksanakan oleh PT. Prospera Consulting Engineers dengan nilai kontrak Rp. 1.005.521.000; (3) Penyusunan RTR KAPET Bima dan Sinkronisasi Dukungan Program Infrastruktur KAPET; yang dilaksanakan oleh PT. Kogas Driyap Konsultan dengan nilai kontrak Rp. 820.594.500.

 Kick-Off Meeting dipimpin oleh Kasatker Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP mewakili Kepala Dinas PU Provinsi NTB dan dihadiri oleh PPK P2R Ir. IDG Supartha, IAI, PPK KAPET Ir. Lalu Hardi Wijaya, M.Si., dan Team Leader beserta seluruh tenaga ahli dari ketiga konsultan. Dalam pengarahannya Kasatker menekankan pada aspek tercapainya tujuan dan sasaran pekerjaan Bintek dan Bantek tersebut yaitu terselesaikannya Raperda RTRW di 8 (delapan) Kabupaten/Kota dengan indikator capaian diterbitkannya rekomendasi Gubernur dan/atau persetujuan substansi oleh Menteri PU dan tersusunnya RTR KAPET dan sinkronisasi program dukungan infrastruktur KAPET. Konsultan diharapkan dapat segera melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemajuan penyusunan Raperda RTRW di Kabupaten/Kota serta menyusun kebutuhan bintek secara lebih rinci pada masing-masing Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dapat disepakati penjadwalannya.

Kick-Off Meeting akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pertemuan konsultatif antara Satker Dekonsentrasi PU Bidang Penataan Ruang bersama Konsultan dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB yang akan diadakan di Bappeda Provinsi NTB. Adapun agenda pertemuan adalah untuk mendapatkan penjelasan langsung tentang materi RTRWP NTB dan filosofi perencanaannya serta kemungkinan dapat dilakukannya sinkronisasi kegiatan BKPRD NTB dengan kegiatan bintek di 8 Kabupaten/Kota.(skpdntb)

RAKOR BKPRD PROVINSI GORONTALO

posted Jun 25, 2010, 8:34 PM by BIDANG PENATAAN RUANG   [ updated Aug 29, 2010, 7:19 PM ]

Dinamika pembangunan Provinsi Gorontalo dibawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Dr.Ir.Gusnar Ismail, MM dan wakil gubernur Tonni Uloli terus menerus melakukan terobosan dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat antara lain melalui penyusunan RTRW Prov. dan fasilitasi percepatan penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kab/Kota. Lima daerah se Provinsi Gorontalo bersepakat untuk mempercepat penyelesaian Perda RTRW. Lima daerah tersebut yakni Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango. Rapat dilaksanakan oleh BKPRD Provinsi Gorontalo di ruang Huyula, kantor gubernur pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2010. Oleh karena itu kab/kota harus menseriusi percepatan penyelesaian Perda RTRW apalagi sudah masuk dalam INPRES 1 Tahun 2010. Kegiatan ini dihadiri oleh lima Sekda, KepalaBappeda, Kepala Dinas PU, BKPRD Kab/kota.    

MUSRENBANG PROVINSI NTB RKPD 2011

posted Apr 23, 2010, 5:06 PM by SKPD NTB   [ updated Apr 25, 2010, 9:48 PM ]


Pembangunan Provinsi NTB mulai tahun 2010 dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Demikian pernyataan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, MA pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2011 (MUSRENBANG RKPD 2011) Provinsi Nusa Tenggara Barat bertempat di Ballroom Hotel Lombok Raya yang berlangsung mulai tanggal 22 s/d 25 April 2010. Adapun thema Musrenbang adalah “Percepatan Pembangunan Berbasis Kewilayahan Menuju NTB Bersaing”.

Musrenbang kali ini merupakan tonggak implementasi Perda Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi NTB 2009-2029. Ada 4 (empat) alasan perencanaan pembangunan di NTB harus berbasis kewilayahan (spasial) yaitu pertama, untuk memberdayakan seluruh potensi daerah yang ada; kedua, sangat relevan dengan pembangunan yang didorong oleh kemampuan sumberdaya manusia yaitu masyarakatnya sendiri; ketiga, lebih efektif dan efisien karena disesuaikan pada kemampuan fiskal daerah yang relatif terbatas; dan keempat,  menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan wilayah yang berkeadilan sehingga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan pertumbuhan antarwilayah.

Pembahasan klinis program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan pewilayahan Kawasan Andalan Lombok (5 Kabupaten/Kota se Pulau Lombok), Kawasan Andalan Sumbawa (Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat) dan Kawasan Bima (Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima) pada 3 aspek yaitu bidang tataruang dan prasarana, bidang sosial dan bidang ekonomi. Program dan kegiatan 2011 dihajatkan untuk mewujudkan pengembangan wilayah NTB sebagai kawasan agribisnis dan pariwisata melalui program terobosan PIJAR (bumi sejuta sapi, jagung dan rumput laut), Visit Lombok Sumbawa 2012, AKINO, ADONO dan ABSANO, Desa Mandiri Pangan dan NTB Hijau.

Musrenbang dihadiri oleh para pejabat Pemerintah (Menteri Negara PDT, dan pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kelautan dan Perikanan, Dalam Negeri, Pertanian, Bappenas); pejabat lingkup Pemprov. NTB dan Kabupaten/Kota se NTB, para Toga dan Toma, serta kalangan dunia usaha dan pendidikan.(skpdntb).

Berita Pertama dari Gorontalo

posted Apr 19, 2010, 7:45 PM by Admin !   [ updated Apr 20, 2010, 8:08 AM ]

SKPD DEKON PU BIDANG PENATAAN RUANG PROVINSI GORONTALO telah melaksanakan koordinasi percepatan RTRW di Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Kota Gorontalo 

Sharing Berita Daerah di Website Tataruang.Org!

posted Apr 15, 2010, 12:45 AM by Admin !   [ updated Apr 15, 2010, 7:54 PM ]

Sekarang rekan-rekan di daerah sudah dapat sharing berita dan berita akan ditampilkan dihalaman depan website ini. Caranya silahkan klik "Berita Daerah" di Menu kiri atas, kemudian klik "Pesan Baru" yang muncul diatas berita yang terakhir kali di posting. Berita yang terakhir diposting letaknya di paling atas. Bila link "Pesan Baru" tidak muncul, berarti anda belum Sign In. Silahkan Sign In dulu dengan cara klik "Sign In" atau "Masuk" di halaman paling bawah website ini. Atau cek email masing-masing SKPD untuk keterangan lebih lanjut.

Gambar yang pertama akan ditampilkan di kolom "Berita Daerah" di halaman depan website Tataruang.Org.

Anda juga dapat attach file bila ada data yang ingin disertakan bersama dengan berita, caranya klik "Attachments" dibawah berita ini.

Untuk mengedit Berita yang sudah diposting, silahkan klik Judul Berita kemudian klik "Sunting Laman" atau "Edit Page" di kanan atas.

1-10 of 10

Comments