Direktorat Lain

1362days since
Spasial Planning Day!

Traffic

Cloud Connect Plugin

Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kota Singkawang - Kalbar

posted Jan 24, 2011, 5:15 PM by SKPD Pusat

·        

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hal fundamental bagi kelangsungan hidup sebuah wilayah karena menjadi acuan bagi sektor-sektor lain dalam menyelenggarakan kegiatannya. Oleh karena itu, percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang bukan untuk kepentingan suatu sektor saja, namun untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat umumnya dan Kota Singkawang khususnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ir. Jakius Sinyor selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat sewaktu memberikan arahan dalam rangka Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kota Singkawang tentang RTRW Kota Singkawang untuk memberikan Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat sebelum dapat diajukan untuk dibahas di Forum BKPRN.

·         Hingga tahun 2010, belum satupun RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat termasuk RTRW Provinsi Kalimantan Barat yang sudah di-PERDA-kan. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat melalui pemberian rekomendasi dari Gubernur Kalimantan Barat sebelum memperoleh persetujuan substansi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

  • Sementara itu, UU 26/2007 ttg Penataan Ruang → semua Perda tentang RTRW harus disusun atau disesuaikan paling lambat 2 tahun untuk provinsi dan 3 tahun untuk kabupaten/kota.
  • Instruksi Presiden 01/2010 ttg Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional, salah satu agendanya adalah percepatan legalisasi RTRW. Progres penyelesaian RTRW ini setiap 3 bulan sekali dimonitor dan dilaporkan kepada Presiden.
  • Oleh karena itu, percepatan penetapan Peraturan Daerah ttg RTRW Prov dan Kab/Kota bukan untuk kepentingan suatu sektor/wilayah tertentu, namun untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara keseluruhan.

·         Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari ketiga proses tersebut, perencanaan tata ruang menjadi tahapan yang penting karena dengan berdasarkan rencana tata ruang maka tahapan-tahapan selanjutnya dapat diselenggarakan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Perencanaan tata ruang juga menjadi penting karena pada tahapan inilah disusun kesepakatan lintas wilayah dan lintas sektor maupun lintas pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya, Dokumen Rencana Tata Ruang yang merupakan kesepakatan seluruh stakeholders tersebut dikuatkan secara formal sebagai produk hukum yang mengikat seluruh pemangku kepentingan dalam bentuk peraturan daerah yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif bersama legislatif di daerah.

·         Penyusunan Revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta legalisasinya merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang kini menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengelolah wilayahnya termasuk menyelenggarakan penataan ruang wilayahnya.

·         Pada hari ini, Jum’at tanggal 21  Januari 2011 bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani, Pontianak

·         Dihadiri oleh BKPRD Provinsi Kalimantan Barat, BKPRD Kota Singkawang, serta Perwakilan BKPRD Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang selaku kabupaten perbatasan.

·         Di akhir acara dilakukan penandatanganan Berita Acara yang pada prinsipnya menyatakan Rancangan Perda dimaksud secara substantif telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional beserta rencana rincinya, Kebijakan Nasional Bidang Penataan Ruang, Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang lainnya, peraturan bidang penataan ruang di Provinsi Kalimantan Barat dan dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap, namun tetap dengan ebberapa catatan/penyempuranaan yang harus diperhatikan, antara lain pola ruang (substansi kehutanan) untuk Kota Singkawnag tetap harus mengacu SK. Menhutbun Nomor 259/KPTS-II/2000 tentang penunjukkan kawasan hutan dan perairan provinsi Kalbar serta beberapa usulan daerah terkait pembangunan/pengembangan infrastruktur harus disinkronkan dengan kebijakan Kementerian terkait.

Comments