Direktorat Lain

1352days since
Spasial Planning Day!

Traffic

Cloud Connect Plugin

SINKRONKAN RTRW PU SOSIALISASIKAN NSPK

posted Jul 29, 2010, 12:18 AM by SKPD Sulawesi Tengah

PARIGI Guna mensinkronkan dan sinergi proses penyempumaan Rencana Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Rabu ( 30/6), mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan Norma Standart Prosedur dan ( NSPK ) tentang Penataan Ruang diparigi Moutong.

Kegiatan berlangsung hari ini dipusatkan di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong. Kepala  Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Ardin T Tayeb, SE, MT mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi Perundang-undangan dan NSPK Penataan Ruang, meningkatkan pemahanan serta kesamaan pandang yang baik bagi para pemangku kepentingan dan segenap stakeholders pelaku pembangunan, tentang penyelenggaraan penataan ruang.

“ Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang diPropinsi Sulawesi Tengah serta terciptanya ke seragaman pemahaman penyelenggaraan Penataan Ruang termasuk pelaksanaan penyesuaian RTRW, “jelasnya. Sementara Bupati Parigi Moutong, H.Longki Djanggola, M.Si , saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan, penataan ruang yang kurang maksimal dapat menimbulkan beberapa masalah umum yang terjadi seperti penuranan luas kawasan hutan tropis dan kawasan  resapan air, meningkatnya daerah aliran sungai kritis, rencana tata ruang wilayah belum sepenuhnya efektif yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang, dan penataan ruang masih terfokus pada arah perencanaan.

”Konsep penataan ruang untuk pemanfaatan pembangunan harus mengacu pada beberapa aspek seperti keamanan, kenyamanan, produktifitas & berkelanjutan “serta dapat bernanfaat secara luas bagi lapisan masyarakat,” tandasnya. (ARDIN)

 

PENATAAN RUANG TIDAK MAKSIMAL  TIMBULKAN MASALAH

Parimo, Bupati Parigi Moutong, Drs. H Longki Djanggola, M.Si mengatakan, penataan ruang yang kurang maksimal dapat menimbulkan masalah seperti penurunan luas kawasan hutan tropis dan kawasan resapan air, meningkatnya daerah aliran sungai kritis.

Selain itu kata Longki, RTRW belum efektif dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Hal itu diungkapkannya saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPK tentang Penataan Ruang di Kabupaten Parigi Moutong yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di  aula lantai II kantor Bupati Parimo, Rabu (30/6).

            Untuk mewujudkan RTRW sempurna diperlukan kejelasan pendekatan dalam pelaksanaan serta penetapan di lapangan untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan dan keterpaduan antar daerah, antar daerah pusat, antar sektor serta pemegang kebijakan. Selain itu menurut Longki, konsep penataan ruang untuk pemanfaatan pembangunan harus mengacu kepada beberapa aspek seperti keamanan, kenyamanan, produktifitas dan berkelanjutan serta dapat bermanfaat secara luas bagi lapisan masyarakat.

            Sebelumnya, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Ardin T Tayeb SE.MSi mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi Perundangan-undangan Dan NSPK tentang Penataan Ruang tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahanan serta kesamaan pandang yang baik antar para pemangku kepentingan dan segenap stakeholders pelaku pembangunan tentang penyelenggaraan penataan ruang.

            Ardin juga menambahkan kegiatan sosialisasi tersebut juga membahas Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 tahun 2010, Permen PU nomor 11/PRT/m/2009, Peraturan Menteri PU Nomor 16 PRT/M/2009, Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.28/MENHUT-II/2009 dan Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor  P.01/VII-REN/2010.

            Tujuan lainnya kata Ardin, untuk meningkatkan kualitas kinerja aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang di provinsi Sulawesi Tengah serta terciptanya keseragaman pemahaman penyelenggaraan penataan ruang termasuk pelaksana penyesuaian RTRW.

            ” Sosialisasi Perundang-undangan dan NSPK Tentang Penataan Ruang menghadirkan narasumber dari Kementrian Pekerjaan Umum Derektorat Jenderal Tata Ruang, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”, ujar Ardin.

            Sosialisasi yang berlangsung sehari tersebut, diikuti oleh para pimpinan dan staf teknis SKPD terkait yang terlibat langsung dalam penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Parimo.

 

Comments