Direktorat Lain

1257days since
Spasial Planning Day!

Traffic

Cloud Connect Plugin

Kumpulan Berita Penataan Ruang


Sites SKPD dengan Co.cc

posted Nov 26, 2012, 9:16 PM by Admin !

Sehubungan dengan kebijakan Google yang telah memblokir seluruh subdomain Co.cc, maka semua websites yang menggunakan subdomain Co.cc akan dialihkan ke Tataruang.org. Untuk itu Username dan Passwordnya akan berubah. Bagi yang berkepentingan bila ada permohonan atau pertanyaan mohon kirim email ke: danielsetiyawan@gmail.com. Terima kasih.

TO: All SKPD, Download Penyesuaian KAK Kegiatan RTH Perkotaan

posted Jun 21, 2011, 5:46 PM by Admin !

Sehubungan dengan diskusi pada MIdterm Review Pengawasan dan Pengendalian Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I di Denpasar tanggal 15 Juni 2011 tentang penyelenggaraan kegiatan "Fasilitasi Prakarsa Masyarakat dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Tahun 2011", masih diperlukan penyesuaian dan penyeragaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang bertujuan untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman antara Pemerintah Pusat dengan SKPD dan perbedaan pemahaman antara masing-masing SKPD itu sendiri dalam pelaksanaan kegiatannya.

Oleh karena itu, bersama ini kami sampaikan kembali contoh KAK kegiatan Fasilitasi Prakarsa Masyarakat dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011, agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam pelaksanaan kegiatan ini di provinsinya masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Surat no: UM-01-11-RC-3/596
Telah ditanda tangani oleh:

Kasubdit Pengaturan Direktorat Perkotaan

Ir. Azwir Malaon, Msc
NIP. 110036981

Download attachment dibawah ini:

KEGIATAN FASILITASI PRAKARSA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PERKOTAAN

posted Mar 15, 2011, 5:39 PM by Admin !

Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dekonsentrasi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahun 2011 Provinsi
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perkotaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dekonsentrasi Pekerjaan Umum Bidang Penataan Ruang Tahun 2011, yaitu kegiatan Fasilitasi Masyarakat dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara kontraktual oleh pihak ketiga (konsultan). Lingkup kegiatan Fasilitasi Prakarsa Masyarakat dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang akan dilaksanakan oleh konsultan adalah melakukan identifikasi lokasi sayembara, menyelenggarakan sayembara Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan dan merealisasikan desain pemenang pada lokasi yang telah ditentukan sebagai PILOT PROJECT.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini kami sampaikan;

1. Konsep KAK dan RAB kegiatan merealisasikan desain pemenang pada lokasi yang telah ditentukan (sebagai Pilot Project);

2. Konsep Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Masyarakat dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan; dan

3. Contoh KAK Sayembara Desain Untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan.

Sebelum dilaksanakan proses pelelangan, kami minta agar dilakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Direktorat Perkotaan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

(Konsep KAK, RAB dan Contoh Sayembara dapat didownload di Attachment dibawah ini atau di email yang telah kami kirimkan)

RTRW Luwu Masuki Tahap Pembahasan BKPRN

posted Feb 7, 2011, 7:50 PM by SKPD Pusat

Pemekaran di Kabupaten Luwu menjadi Kabupaten Luwu Utara, Kota palopo dan Kabupaten Luwu Timur membuat wilayah ini menjadi lebih manageable. Dengan begitu upaya penataan ruang dan pengembangan wilayah ke depan diharapkan menjadi lebih baik. Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I Kementerian Pekerjaan Umum Bahal Edison Naiborhu menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan Ranperda dan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), pekan lalu di Jakarta.

Implikasi dari pemekaran tersebut, tentunya kabupaten pemekaran dan juga kabupaten induk harus melakukan penyesuaian terhadap RTRW miliknya. Diharapkan penyesuaian ini dapat segera rampung dan tidak terbentur dengan persoalan tata batas wilayah antar wilayah kabupaten/kota pemekaran yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu sebagai kabupaten induk.

Ketua DPRD Kabupaten Luwu Haryana RM mengatakan, proses penyelesaian tata batas Kabupaten Luwu dengan kabupaten tetangga memang menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten Luwu. Haryana dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan terimakasihnya terhadap dukungan yang diberikan provinsi Sulawesi Selatan dan Ditjen Penataan Ruang Kementerian PU untuk penyelesaian RTRW Kabupaten Luwu. “Diharapkan, secepatnya proses penyelesaian tata batas tersebut dapat terselesaikan sehingga tidak menghambat keseluruhan proses penyelesaian RTRW Kabupaten Luwu pada tahun ini,” imbuhnya.

Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah kurang lebih 3.00,25 Km2 dan secara administrasi pemerintahan terdiri atas 21 wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 227 dan 2 unit permukiman transmigrasi. Dengan tujuan penataan ruang “mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Luwu yang maju, mandiri dan berdaya saing dalam rangka optimalisasi sumber daya alam yang berbasiskan pada pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam”, Kabupaten Luwu berupaya mengembangkan kegiatan berbasiskan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya pada setiap kawasan budidaya. Untuk mendukung hal itu ke depan nantinya juga akan ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, dan pelayanan pendukung lainnya. (ffh/ibm)

SERAH TERIMA JABATAN ESELON II DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

posted Jan 31, 2011, 5:24 PM by SKPD Pusat

Sebagai kelanjutan dari pelantikan pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Penataan Ruang melaksanakan serah terima jabatan untuk tingkat eselon II, Rabu, (19/1).

Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam S. Ernawi mengucapkan selamat kepada Rido Matari Ichwan sebagai Direktur Bina Program dan Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang baru, serta Sri Apriatini Soekardi yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) IV Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Dalam sambutannya, Imam menyampaikan beberapa arahan Menteri Pekerjaan umum. “Pertama, yaitu apresiasi kepada para pejabat terpilih karena ini merupakan pembuktian kinerja yang telah tercapai, dan mudah-mudahan amanah ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.” Kedua, perlunya peningkatan kerja sama dan koordinasi, karena penataan ruang memang membutuhkan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak. Dengan banyaknya pekerjaan yang diemban Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Imam berharap adanya tim baru dapat bergerak lebih cepat. “Pekerjaan kita yang nyata dan paling mendesak adalah infrastruktur ke-PU-an yang benar-benar mengacu kepada penataan ruang,” lanjut Imam.

Selain itu, hal lain yang juga disampaikan Menteri adalah perlunya setiap pejabat harus mengerti dan paham akan tugasnya masing-masing. “Kita harus paham dan cepat menyampaikan data dan informasi di lingkup masing-masing,” tegas Imam.

Serah terima jabatan dilakukan antara Rido Matari Ichwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama dan Luar Negeri menggantikan Sri Apriatini Soekardi sebagai Direktur Bina Program dan Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Adapun Sri Apriatini Soekardi yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bina Program dan Kemitraan Direktorat Jenderal Penataan Ruang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) IV Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan ruang beserta jajaran eselon II, III dan IV. Di kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah terima Jabatan antara Rido Matari Ichwan dengan Sri Apriatini Soekardi. (nrw/ibm)

Implementasi Program Prioritas Kawasan Mamminasata Dilakukan Simultan Dengan Legalisasi Raperpres

posted Jan 31, 2011, 5:22 PM by SKPD Pusat

Pembangunan Kawasan Metropolitan Makassar-Maros-Sangguminasa-Takalar (Mamminasata) perlu mengacu dan segera dilakukan simultan dengan proses legalisasi Raperpresnya. Saat ini, prasyarat terpenting dalam implementasi program prioritas pembangunan Kawasan Mentropolitan Mamminasata adalah dukungan dari Pemda setempat yang berada dalam lingkup kawasan tersebut. Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum Joessair Lubis mengatakan hal tersebut dalam Pertemuan Komite Koordinasi Gabungan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Perkotaan di Kawasan Metripolitan Mamminasata, Jakarta (25/1).

Menurut Joessair, bentuk dukungan tersebut sudah diberikan melalui koordinasi dan implementasi pembangunan. Dukungan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang paling mendesak untuk dilakukan adalah penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing, karena sampai saat ini Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar masih melakukan penyusunan RTRW masing-masing dan belum melalui proses pembahasan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan persetujuan substansi di pusat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Kerja Sama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKSPMM) Zulkarnain Kitta menambahkan, perwujudan implementasi program prioritas di Kawasan Metropolitan Mamminasata dalam bentuk pembagian peran atau role sharing antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih perlunya penyadaran berbagai instansi di Daerah dalam memenuhi perannya masing-masing dalam implementasi program tersebut.

“Oleh karenanya Pemerintah Pusat (Ditjen Penataan Ruang-red) perlu mendorong instansi di Daerah akan peran mereka masing-masing, sehingga pembagian peran dalam pembangunan bisa berjalan efektif,” tegasnya.

Implementasi program prioritas di Kawasan Metropolitan Mamminasata akan segera diwujudkan pada tahun ini dengan terbentuknya Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) yang membidangi Kawasan Metropolitan Mamminasata. Diharapkan hal ini bisa memfasilitasi proses implementasi program prioritas tersebut. Kawasan Metropolitan Mamminasata adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang proses pembangunannya merupakan best practice bagi kawasan metropolitan lainny. “Hasil dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan di Mamminasata akan disebarluaskan di berbagai kawasan metropolitan lainnya sebagai acuan untuk akselerasi pembangunan pada berbagai kawasan tersebut,” tandas Joessair. (cae/ibm)

PELANTIKAN PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG

posted Jan 31, 2011, 5:20 PM by SKPD Pusat

Sebagai kelanjutan dari pelantikan pejabat eselon II dan III minggu sebelumnya, Direktorat Jenderal Penataan Ruang melaksanakan pelantikan pejabat eselon IV (28/1). Dengan demikian, Direktorat Jenderal Penataan Ruang kini telah memiliki struktur manajemen yang terisi lengkap, mulai dari tingkat eselon I hingga eselon IV untuk periode mendatang. “Pelantikan pejabat eselon IV ini merupakan rangkaian penataan kelembagaan di Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dalam bidang sumber daya manusia,” demikian disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Imam Santoso Ernawi dalam sambutannya.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan DIrektorat Jenderal Penataan Ruang adalah secepatnya melakukan rapat kerja para pejabat eselon untuk merapikan tata kerja dan tugas masing-masing. Imam mengingatkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang, terutama sekali adalah penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten dan kota yang harus dapat diselesaikan pada tahun 2011. Selain itu juga kegiatan penyusunan roadmap reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang harus segera diselesaikan sebagai masukan penyusunan roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014.

Dalam pelantikan ini, ada sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang yang dilantik sebagai pejabat eselon IV. Sebanyak 26 (dua puluh enam) orang di antaranya adalah para pejabat baru yang sebelumnya merupakan staf professional. Proses pemilihan para staf dilakukan melalui Baperjakat secara maraton dengan mengacu pada kriteria yang diperlukan.

Imam mengucapkan kepada para pejabat terpilih. Selain itu, secara khusus Imam juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang pindah tugas menduduki jabatan baru di tempat lain, yakni Wahyono Bintarto yang kini menjabat sebagai Inspektur WIlayah III di Inspektorat Jenderal, dan Sri Apriartini Soekardi yang kini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU (SAMPU) IV Bidang Hubungan Antar Lembaga, serta pejabat yang telah memasuki batas usia pensiun yang telah memberikan sumbangsihnya, khususnya bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum.

“Harapan kami, karya baik dari bapak dan ibu tentunya dapat dimanfaatkan oleh kita atau penerusnya. Dan kami masih tetap mengharapkan kontribusi pemikiran dan saran-saran untuk kemajuan Ditjen Penataan Ruang,” tegas Imam. (nrw/ibm)

Perlu Pendekatan Environment, Security, dan Prosperity Untuk Provinsi Kalimantan Barat

posted Dec 27, 2010, 10:15 PM by SKPD Pusat

Setidaknya terdapat 12 Provinsi dan 38 kabupaten/kota di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga memerlukan perhatian khusus. Sebagai bagian dari wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Malaysia), Provinsi Kalimantan Barat perlu menggunakan pendekatan Environment (Lingkungan), Security (Keamanan), serta Prosperity dalam menyusun penataan ruangnya. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian Pekerjaan Umum, Bahal Edison Naiborhu dalam Pembahasan Ranperda dan Materi Teknis Provinsi Kalimantan Barat, setelah dikonfirmasi ulang di Jakarta (27/12).

Edison menambahkan, khususnya untuk kawasan perbatasan di Kalimantan Barat merupakan kawasan strategis yang mempunyai fungsi pertahanan keamanan dengan nilai ekonomi yang tinggi, sekaligus juga merupakan kawasan konservasi yang perlu dijaga dan dilindungi. Sehingga, pengembangan perekonomian di Kalimantan Barat harus dilakukan secara seimbang dengan pengelolaan lingkungan dan pengembangan aspek pertahanan.

“Sebagai upaya mewujudkannya, diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai kementerian maupun lembaga terkait, termasuk dari masyarakat Kalimantan Barat sendiri,” imbuhnya.

Asisten Deputi Tata Ruang Pertahanan Wilayah Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Kolonel Ctp Mahu Amin menegaskan pentingnya aspek security dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Letak geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga merupakan potensi sekaligus ancaman. Selain itu, penataan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat juga perlu memperhatikan isu-isu eksternal negara tetangga terkait rencana pengembangan ekonomi dan pembangunan wilayah, termasuk pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan. (oc/ibm)

BKPRN Bahas Substansi RTRW Kota Banjarmasin

posted Dec 27, 2010, 10:13 PM by SKPD Pusat


Banjarmasin adalah kota dengan asal muasal dari Sungai Barito dan tertua di Kalimantan dengan usia 484 tahun. Saat ini, Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki komitmen untuk segera menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030. Salah satu upayanya dengan melakukan pembahasan substansi RTRW Kota Banjarmasin dalan forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), pekan lalu di Jakarta.

Direktur Perkotaan Kementerian PU, Joessair Lubis menerangkan, Kota Banjarmasin memiliki beberapa isu-isu strategis seperti pertumbuhan kota yang Sprawl, pencemaran air dan sungai, menurunnya industri-industri pengolahan, meningkatnya kawasan kumuh, minimnya sarana dan prasarana transportasi publik terutama untuk sungai, dan rendahnya kualitas prasarana kota.

“Saat ini RTRW Kota telah mendapat rekomendasi dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Kesepakatan antara Kota Banjarmasin dengan Kabupaten perbatasan juga sudah terjalin yaitu dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjarbaru. RTRW kota Banjarmasin juga telah diuji publik,” imbuh Zulfakli Ghazali, Plt.Setda Pemerintah Kota Banjarmasin sembari menerangkan secara detail RTRW Kota Banjarmasin kepada BKPRN.

Dalam Forum BKPRN ini dihasilkan Berita Acara yang berisi kesepakatan-kesepakatan untuk tindak lanjut ke depan dalam penyempurnaan RTRW Kota Banjarmasin. Pembahasan BKPRN merupakan tahapan yang harus dilalui oleh Pemerintah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mendapatkan masukan dari sektor-sektor di Pemerintah Pusat sebelum mendapat Surat Persetujuan Substansi Menteri PU yang menjadi dasar persyaratan Perda RTRW.

Kegiatan ini dihadiri anggota tim BKPRN untuk memberikan masukan pengkayaan substansi RTRW Kota, antara lain perwakilan dari Bappenas, Kemenkopolhukam, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM , Ditjen SDA PU, dan Ditjen Cipta Karya PU. (tsh/ibm)

BKPRN Setujui Substansi RTRW Kota Mataram

posted Dec 27, 2010, 10:11 PM by SKPD Pusat

Penetapan Mataram sebagai Pusat Kegiatan Nasional dengan fungsi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata disetujui oleh mayoritas anggota Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN). Bahkan, adanya usulan untuk segera membawakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram 2010-2030 menjadi Perda. Hal ini mengemuka dalam pembahasan RTRW Kota Mataram dengan forum BKPRN di Jakarta, pekan lalu.(22/12)


Direktur Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum, Joessair Lubis mengungkapkan, secara substansi RTRW Kota Mataram tidak ada perbaikan yang berarti sehingga diharapkan Pemerintah Kota Mataram bisa segera membahas dengan DPRD Kota Mataram untuk proses Perda sehingga pertumbuhan Kota Mataram menjadi lebih terstruktur dan terencana 20 tahun ke depan. Pembahasan BKPRN merupakan tahapan yang harus dilalui oleh Pemerintah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk mendapatkan masukan dari sektor-sektor di Pemerintah Pusat.

Ditambahkan oleh Lubis, isu-isu strategis kota Mataram seperti kemacetan karena kapasitas jalan kurang memadai, penggunaan lahan yang didominasi kawasan permukiman dan pertanian, kota yang rawan banjir, tidak meratanya daerah kaya sumber daya alam, kemiskinan penduduk, serta kurangnya pengembangan sarana prasarana wilayah menuju Mataram Metro diharapkan dapat terselesaikan dengan diperdakannnya RTRW Kota Mataram.

Senada dengan Lubis, Kepala Bappeda Kota Mataram, Zaenul Asikin mengatakan, pasca pembahasan ini diharapkan RTRW Kota Mataram dapat segera menjadi Perda. Nantinya, Mataram menjadi kota yang terencana sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan visi, misi kota Mataram yakni “Mewujudkan Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

Selain itu, kota Mataram akan melakukan penataan ruang daerah yang strategis. Salah satunya pengembangan kawasan pusat kota di Koridor Ampenan-Mataram-Cakranegara sebagai waterfront city, heritage city, islamic city, ntb convention centre, serta Central Business Development. Sedangkan untuk pemenuhan RTH kota Mataram disiasati dengan pengembangan kegiatan pariwisata dengan konsep agrowisata hortikultura serta perkembangan kawasan permukiman di luar kota Mataram yaitu Kabupaten Lombok barat menuju “Mataram Metro”, papar Zaenul.

Turut hadir dalam kegiatan ini, antara lain ketua Pansus DPRD Kota Mataram serta anggota tim BKPRN untuk memberikan masukan pengkayaan substansi RTRW Kota, antara lain perwakilan dari Bappenas, Kemenkopolhukam, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Hukum dan HAM , Ditjen SDA PU, dan Ditjen Cipta Karya PU. (tsh/ibm)

1-10 of 57