Direktorat Lain

1394days since
Spasial Planning Day!

Traffic

Cloud Connect Plugin

SNI Penataan Ruang

DEFINISI dan ISTILAH

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak (PP 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional).

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional)

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional .

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) adalah rancangan standar yang dirumuskan oleh panitia teknis setelah tercapai konsensus dari semua pihak yang terkait.

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat (PP No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan dan Provinsi Sebagai Otonom).

Penjelasan atas Pasal 9 ayat (1) PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah pemerintah daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.


Showing 9 items
Judul StandarNomor Identifikasi SNIRuang Lingkup
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan Permen PU No.494 Tahun 2005  
Kriteria teknis penataan ruang kawasan budidaya. Permen PU No. 41/PRT/M/2007 Pedoman ini dimaksudkan untuk menunjang penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota dalam hal pengelolaan kawasan budidaya. Ruang lingkup materi pedoman ini membahas tentang pengelolaan kawasan budidaya di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan beserta fasilitas penunjangnya. Kawasan budidaya yang diatur dalam pedoman ini meliputi: 1) Kawasan hutan produksi (termasuk hutan rakyat); 2) Kawasan pertanian; 3) Kawasan pertambangan; 4) Kawasan peruntukan industri; 5) Kawasan pariwisata; 6) Kawasan permukiman; 7) Kawasan perdagangan dan jasa. Fasilitas penunjang meliputi fasilitas sosial dan fasilitas fisik. 
Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum. Kepmen Kimpraswil No. 534 Tahun 2001  
Penataan ruang kawasan reklamasi pantai. Permen PU No. 40/PRT/M/2007 Pedoman ini mencakup ketentuan tentang persyaratan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai. Pedoman ini diperuntukan bagi penyusunan penataan ruang kawasan reklamasi pantai di perkotaan, baik yang akan maupun yang sudah direklamasi. 
Penilaian kesesuaian vertical rencana tata ruang Pd T-10-2004-C Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 360/KPTS/M/2004 Pedoman ini menetapkan tujuan, proses, substansi, pelaku, keluaran, dan konsekwensi dari penilaian kesesuaian vertical penataan ruang. Penilaian kesesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penataan ruang guna tercapainya pembangunan yang mensejahterakan masyarakat dan berkelanjutan melalui upaya koordinasi, penyesuaian, pengendalian proses dan dampak dari pembangunan. Penilaian kesesuaian penataan ruang dilakukan oleh seluruh stakeholder pembangunan dan difasilitasi oleh pemerintah melalui Dinas Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian adalah rekomendasi substansi penyesuaian dan kesepakatan langkah penyesuaian serta penetapan instansi yang bertanggung jawab atas konsekwensi dari penyesuaian yang harus dilakukan. 
Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan. Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut: a) Penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/ RTR Kawasan Perkotaan/ RDTR Kota/ RTR Kawasan Strategis Kota/ Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat; b) Penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; c) Tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi: - Perencanaan;  
Tata cara pelaksanaan dokumentasi bangunan dan kawasan yang dilestarikan. Pd T-03-2004-C Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 360/KPTS/M/2004 Tata cara ini mencakup cara dan lingkup dalam melaksanakan pendokumentasian bangunan dan kawasan yang memiliki nilai untuk dilestarikan, mencakup: gambar, arsitektural berikut cara pengukuran, format foto dan gambar, dan penulisan serta penyimpanan data, yang dapat digunakan bagi kegiatan penelitian. Laporan historis juga merupakan upaya untuk menyatukan informasi, membuat kesimpulan mengenai bangunan yang akan didokumentasikan, baik melalui analisa terhadap bangunan itu sendiri dan sejarahnya, atau dengan memposisikan pada konteks yang tepat. 
Tata cara penyusunan skenario pembangunan perkotaan dalam rangka penyusunan program pembangunan prasarana kota terpadu. Pt T-32-2000-C Tata cara ini membahas ketentuan dan cara pengerjaan penyusunan skenario pembangunan perkotaan melalui kajian mengenai rencana tata ruang yang meliputi aspek fungsi kota, aspek kependudukan, aspek pemanfaatan ruang dan aspek pembangunan prasarana. 
Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Permen Dagri No. 1 Tahun 2007  
Showing 9 items
Comments